Joe Biden Siapkan Bantuan Keuangan Senilai Rp1,4 Juta Bagi Warga AS yang Mau Divaksin

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, siap memberikan bantuan keuangan senilai 100 dolar AS atau setara Rp1,4 juta bagi warganya yang mau divaksin.

Bantuan keuangan ini menjadi usaha Biden untuk meningkatkan angka vaksinasi Covid-19 di AS yang hingga saat ini belum maksimal.

Selain itu, Biden telah mengeluarkan persyaratan vaksin yang ketat untuk pekerja federal AS.

Peraturan itu mewajibkan semua pegawai federal untuk menunjukkan bukti bahwa mereka telah divaksin.

Baca Juga: Sejumlah Kapal Induk Penyerang Inggris Masuk Laut China Selatan, China Siap Berperang

Selain itu diwajibkan untuk melakukan tes Covid-19 dan menggunakan masker.

Biden menegaskan langkah-langkah ini adalah sikap waspada penyebaran varian delta yang sangat menular.

Hal itu diperburuk dengan masih banyaknya orang yang belum divaksinasi.

“Banyak orang yang sekarat dan yang seharusnya tak mati tetapi akhirnya kehilangan nyawa,” tutur Biden di Gedung Putih, Kamis (29/7/2021) dikutip dari BBC.

Biden pun mengungkapkan bantuan keuangan insentif tersebut memang terlihat tak adil bagi warga AS yang sudah divaksin.

Namun, ia menegaskan masyarakat keseluruhan yang akan mendapat keuntungan jika semua warganya telah divaksin.

Pemerintah AS akan menggunakan Dana Rencana Penyelamatan senilai 1,9 miliar dolar AS (Rp20,2 triliun) untuk bantuan tersebut.

Biden juga mengatakan pemerintah federal akan memberikan pengembalian penuh untuk usaha kecil atau menengah yang memberikan waktu istirahat bagi pekerja untuk mendapatkan vaksinasi.

Sementara itu pekerja pemerintah yang menolak untuk divaksinasi tidak akan dipecat.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Sebut Serangan Siber Bisa Picu Perang di Dunia Nyata

Langkah ini dilakukan Gedung Putih untuk memberi contoh bagi pengusaha lain di seluruh negeri.

Tetapi para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa pengujian mingguan bukan cara yang efektif untuk menghindari wabah.

Biden juga meluruskan teori yang berkembang di kalangan konservatif, bahwa penyuntikan vaksin tak aman.

Ia menegaskan bahwa tak ada kaitan politik mengenai vaksinasi, baik yang dibuay di bahwa kepemimpinan Republik atau pada eranya.