Presiden Tunisia Ingin Para Miliarder Korup Tukar Penjara dengan Bangun Daerah Miskin

TUNIS, KOMPAS.TV - Presiden Tunisia mengusulkan, ratusan taipan tersangka korupsi mencapai kesepakatan dengan negara untuk membangun rumah sakit umum, sekolah, dan proyek pembangunan di daerah miskin agar bisa menghindari hukuman penjara, seperti dilansir Associated Press, Kamis (29/07/2021).

Presiden Kais Saied merebut kekuatan politik baru minggu ini dan mencoba untuk mengatasi korupsi dan penghindaran pajak yang telah lama mengganggu perekonomian, terutama di sektor fosfat dan perdagangan makanan.

Saied juga berusaha untuk melawan tuduhan bahwa keputusannya yang mengejutkan untuk memecat perdana menteri dan menangguhkan parlemen sama dengan kudeta.

Dia bersikeras pada hari Rabu tentang sifat "sementara" dari langkah yang dia ambil, seraya menyatakan dirinya masih terikat kuat pada kebebasan dan hak yang dijamin dalam Konstitusi Tunisia, yang dibuat setelah pengunjuk rasa menggulingkan diktator Bin Ali tahun 2011.

Negara ini dianggap sebagai satu-satunya kisah sukses demokrasi yang dihasilkan dari Musim Semi Arab pemberontakan tahun itu.

Saied Rabu malam bertemu dengan kepala organisasi pengusaha Tunisia, Samir Majoul, dan mengusulkan kesepakatan yang tidak biasa itu kepada sekitar 460 tokoh bisnis terkemuka yang diduga menggelapkan miliaran dolar pada tahun-tahun menjelang revolusi Tunisia 2011.

Untuk menghindari penjara, Saied menyarankan mereka membiayai pembangunan di daerah miskin, untuk mengembalikan uang yang dijarah dari rakyat Tunisia.

Baca Juga: Presiden Tunisia Dituduh Kudeta Setelah Pecat Perdana Menteri, Rakyat Rayakan Kebebasan

Proyek tersebut dapat mencakup pembangunan rumah sakit, sekolah dan jalan umum, di mana pengusaha akan bertanggung jawab untuk memastikan pemeliharaan mereka selama 10 tahun, kata Saied.

Nama-nama pengusaha muncul dalam laporan tebal yang dibuat oleh komisi investigasi pasca revolusi yang menggulingkan pemimpin otokratis Zine El Abidine Ben Ali pada 2011.

Mereka diduga menggelapkan sekitar 13,5 miliar dinar atau setara hampir 5 miliar dollar dari kas negara berupa penyuapan, penggelapan, dan penipuan pajak.

Baca Juga: Negara Arab Janjikan Bantuan ke Tunisia yang Sistem Kesehatannya Kewalahan Perangi Covid-19

Saied menggarisbawahi korupsi di sektor fosfat, yang produksinya telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Produsen fosfat harus membayar 25 dinar per ton untuk angkutan truk, sedangkan bila diangkut dengan kereta api ongkosnya tidak lebih dari tujuh dinar saja.

Mereka membayar orang untuk memblokir kereta dan meletakkan rintangan di rel. "Tidak wajar jika Tunisia yang merupakan pengekspor fosfat terbesar kedua di dunia, menjadi pengimpor," kata Saied.

Dia juga mendesak presiden organisasi pengusaha untuk bekerja dengan pedagang grosir dan eceran agar menurunkan harga pangan dengan menghindari monopoli dan spekulasi.

Korupsi adalah pendorong utama revolusi Tunisia 2010-2011, dan banyak rakyat Tunisia frustrasi karena satu dekade demokrasi gagal menghapus korupsi dari bumi Tunisia.