Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terakhir Bebas dari Pandemi, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman,  membenarkan prediksi yang menyebut Indonesia jadi salah satu negara terakhir yang berhasil keluar dari krisis pandemi Covid-19.

Prediksi tersebut  menurut Dicky,  cukup logis jika dilihat dari situasi pandemi Covid-19 yang kini terjadi di Indonesia.

Bagi Dicky, hanya negara yang sejak awal fokus dengan bidang kesehatan saja yang mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih awal. Karena negara yang concern dengan kesehatan sejak awal, tak memiliki kepentingan lain selain mementingkan kesehatan warga negaranya.

"Logisnya dan benar dalam kaitan situasi akhir pandemi ini, negara yang fokus dengan kesehatan ya tentu sudah lebih dulu dia startnya ya," terang Dicky, Rabu (28/7/2021).

Ihwal pengendalian Covid-19, kata Dicky, ada banyak negara yang sejak awal pandemi memang fokus pada kesehatan bukan melulu urusan ekonomi dan politiknya.

Menurut dia negara-negara itu dianggap cukup mampu secara ekonomi, sehingga penerapan sistem penguncian (lockdown) untuk menekan angka penularan virus corona pun tidak terlalu mempengaruhi kondisi perekonomian mereka.

"Dan ini (mereka) bukan dari sekarang (mulai fokus untuk kesehatan masyarakatnya), dari awal, jadi startnya dia sudah sangat jauh di depan," kata Dicky.

Dicky lalu membandingkan dengan penangan Covid-19 di Indonesia yang dinilainya masuk kategori negara yang masih belum sanggup untuk menerapkan lockdown total atau fokus pada kesehatan masyarakat.

"Kita termasuk negara yang di belakang, sehingga wajar kalau akan terakhir keluar dari situasi pandemi ini," terang Dicky.

Baca Juga: Epidemiolog Sayangkan Warga Gagal Vaksin Covid-19 Gara-Gara Tak Bawa Fotokopi KTP

Belakangan, argumentasi Dicky tersebut mendapat tanggapan dari Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito.

Wiku membantah bahwa kepentingan politik dan ekonomi menjadi dasar pengambilan keputusan terkait penanganan Covid-19. Selama ini, kata dia, dalam mengambil kebijakan pemerintah selalu berkaca pada kasus dan prediksi.

"Jadi bukan hanya kesepakatan antar kementerian atau lembaga namun juga situasi realnya," ujarnya dilansir dari Tribunnews, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, kata Wiku, harus diketahui kondisi Covid-19 di tingkat global juga dinamis. Sehingga kebijakan yang berubah-ubah tidak hanya di Indonesia namun juga dunia.

"Jika tidak dilakukan penyesuaian maka efek negatif yang disebabkan akan lebih besar," terang Wiku.

Baca Juga: Pakar Epidemiolog UI: Prevalensi Covid-19 Indonesia Berada di Puncak