Kompas TV nasional politik

Pimpinan Komisi IX: Kritik Penanganan Covid-19 Jangan Dipolitisasi hingga Meminta Jokowi Mundur

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:33 WIB
pimpinan-komisi-ix-kritik-penanganan-covid-19-jangan-dipolitisasi-hingga-meminta-jokowi-mundur
para pasien RSDC wisma atlet Kemayoran melakukan kegiatan olahraga sore, kegiatan rutin ini dilakukan agar mengembalikan imunitas tubuh dan membantu penyembuhan diri para pasien Covid-19. (Sumber: iAN VARIS / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dalam melawan serangan virus Covid-19.

Sebab, dengan menumbuhkan rasa solidaritas, maka akan tercipta energi positif dan rasa optimisme bahwa Indonesia bisa keluar dari bencana non alam ini.

"Dalam situasi saat ini kita harus bersama-sama seluruh pihak bergandengan tangan melewati situasi ini dengan baik," kata Melki kepada KOMPAS TV, Kamis (29/7/2021). 

Politikus Partai Golkar itu menyesalkan adanya kritik penanganan Covid-19 dari sejumlah pihak yang mengarah kepada perpecahan antar masyarakat. Misalnya, seperti adanya desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya. 

Baca Juga: Penyebab Varian Covid-19 di Indonesia Terus Bertambah, Ini Kata Ahli Mikrobiologi

"Situasi seperti ini dialami di seluruh dunia, tidak ada yang terbebaskan. Sehingga, jangan ini menjadi sebuah isu politik yang menggangu dan bahkan meminta presiden untuk turun, ini tidak benar," ujarnya. 

Menurut dia, di dalam negara yang menganut sistem demokrasi,  sebuah kritik, usulan dan saran itu sah-sah saja dilontarkan oleh seseorang. Namun, alangkah baiknya agar perkataannya itu tak menjurus kepada hasutan untuk menurunkan Presiden Jokowi. 

"Tentu kita boleh memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki penanganan Covid-19, tapi semata-mata kita bagian dari menjaga agar dukungan satu sama lain ini bisa terjadi, bukan dalam rangka memecahkan kebersamaan kita," katanya. 

Ia meminta kepada seluruh tokoh masyarakat yang tersebar di berbagai daerah untuk saling menguatkan warganya yang memang kini terdampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat adanya Covid-19. 

Salah satu contohnya seperti yang dilakukan keluarga pengusaha asal Aceh Akidi Tio yang menyumbangkan uang sebesar Rp2 triliun kepada Pemprov Sumatera Selatan untuk penanganan Covid-19.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19