Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Dongkrak Penerimaan Negara, KKP Targetkan Lumbung Ikan Maluku Hasilkan Rp 3,71 Triliun

Kamis, 29 Juli 2021 | 07:12 WIB
dongkrak-penerimaan-negara-kkp-targetkan-lumbung-ikan-maluku-hasilkan-rp-3-71-triliun
Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan terintegrasi di Maluku sebagai lumbung ikan nasional. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak dari aktivitas perikanan pada program Lumbung Ikan Nasional di Maluku sebesar Rp 3,71 triliun. Untuk itu, KKP sedang merumuskan mekanisme terkait penangkapam, pemdaratan, dan pengangkutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang memanfaatkan hasil perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI 718, seperti Laut Aru dan Laut Arafura, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaam negara.

”Apabila keseluruhan (program) ini kita implementasikan, akan ada penerimaan negara sekitar Rp 3,7 triliun per tahun dari WPP 718. Artinya, LIN ini sangat proven,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Rabu (28/7/2021).

Pihaknya, kata Menteri Trenggono, sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di WPP RI 718 yang termasuk dalam area LIN. Jumlah tangkapan ikan akan berbasis pada kuota dan kapal-kapal penangkap, serta  harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditentukan KKP.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak 2021 Lebih Rendah dari Target

Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port) akan menjadi pintu gerbang ekspor produk perikanan yang dihasilkan dari kawasan LIN. Ada delapan pelabuhan perikanan di WPP RI 718 yang akan mendukung peran Ambon New Port sebagai pelabuhan utama terintegrasi.

Sementara itu, suplai pasar domestik akan memanfaatkan kapal kontainer berpendingin. Hasil tangkapan tidak boleh diangkut dan didaratkan pada pelabuhan di luar LIN.

Pihaknya akan menyiapkan kapal kontainer berpendingin sebagai pengangkut hasil perikanan dari pelabuhan-pelabuhan di sekitar LIN ke wilayah tujuan. Skema ini juga untuk mendukung program Tol Laut yang digaungkan pemerintah.

”Ke depan, tidak boleh menangkap (ikan) di WPP 718 atau di sekitaran Ambon lalu dibawanya ke Pulau Jawa. Itu tidak bisa. Itu akan termonitor oleh satelit dan akan ada sanksi,” kata Menteri Trenggono.

Dengan demikian, untuk memastikan skema tersebut berjalan dengan baik, KKP akan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan ruang laut dengan menggunakan teknologi berbasis satelit.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19