Kompas TV nasional berita utama

Warga Dapat Urus KTP Tanpa Perlu Sertifikat Vaksin, Kemendagri: Untuk Vaksinasi Harus Punya NIK

Rabu, 28 Juli 2021 | 21:14 WIB
warga-dapat-urus-ktp-tanpa-perlu-sertifikat-vaksin-kemendagri-untuk-vaksinasi-harus-punya-nik
Ilustrasi pengurusan administrasi kependudukan KTP tanpa syarat sertifikat vaksinasi.(Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, masyarakat tidak perlu sertifikat vaksin Covid-19 saat mengurus layanan administrasi kependudukan, seperti KTP dan KK.

Zudan menyebut, pengurusan layanan administrasi kependudukan tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Zudan, tidak ada penambahan syarat baru untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti KTP.

Baca Juga: Cara Cek Sertifikat Vaksin di Pedulilindungi.id untuk Syarat Perjalanan

Ia menyebut, penambahan persyaratan untuk pengurusan administrasi kependudukan di masa pandemi Covid-19 malah mempersulit masyarakat.

"Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK," ujar Zudan di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Zuldan mengatakan, kemudahan mengurus administrasi kependudukan perlu untuk membantu mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 hingga mencapai 80 persen penduduk.

"Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah," katanya.

Apalagi, pihaknya melihat masyarakat sedang sangat antusias mendapatkan vaksin sehingga di berbagai daerah hingga pemerintah perlu mengimbangi jumlah warga pemohon vaksin.

Meski begitu, Zulda mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk di masa mendatang.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Antara




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19