Kompas TV nasional peristiwa

Aktivis HAM Papua Minta 2 Anggota TNI yang Injak Kepala Orang Papua Diproses Hukum dan Dipecat

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:36 WIB
aktivis-ham-papua-minta-2-anggota-tni-yang-injak-kepala-orang-papua-diproses-hukum-dan-dipecat
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem memberikan bantuan kepada mama-mama Papua (Sumber: YIIM)
 

PAPUA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian 2 anggota TNI AU yang menginjak kepala orang Papua. 

"Saya ingin menyampaikan keperihatinan saya sebagai pembela Hak Asasi Manusia di tanah Papua, atas peristiwa terhadap sorang mono yang di injak-injak oleh anggota TNI ( Polisi Militer ) di Kabupaten Merauke, pada tanggal 26 Juni 2021, jam 10:00 Waktu Papua," kata Theo melalui keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021). 

Kejadian tersebut viral pada Selasa (27/7) malam. setelah video berdurasi 1:20 menit yang menunjukkan 2 anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga Papua dengan sepatu itu diunggah di media sosial Twitter.

Theo mengatakan, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi tersebut sangat menyakiti keluarga korban dan warga Papua pada umumnya.

"Kejadian tersebut merupakan tindakan tidak terdidik dan tidak profesional," kata Theo. 

Baca Juga: 2 Prajurit TNI AU Injak Kepala Orang di Papua, KASAU Minta Maaf

Theo melanjutkan, 2 anggota tersebut juga tidak menaati 8 amanat wajib TNI, yaitu bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, dan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Oleh karena itu, Theo merekomendasikan beberapa hal sebagai tindak lanjut peristiwa tersebut. 

Pertama, Theo meminta kedua anggota tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku, dipradilan militer di Papua, dan dilakukan di Papua tidak di luar Papua.

Kedua, Theo meminta agar kedua anggota tersebut segera diberhentikan dan dipecat tanpa hormat dari TNI. 
 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19