Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Koalisi Sipil Layangkan Somasi untuk Pemerintah, Mendag: Kami Hadapi Secara Hukum

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:25 WIB
koalisi-sipil-layangkan-somasi-untuk-pemerintah-mendag-kami-hadapi-secara-hukum
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menata tabung oksigen untuk cadangan keperluan rumah sakit yang membutuhkan, yang disiapkan di Posko Logistik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021). (Sumber: Kompas.id/Rony Ariyanto Nugroho)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengatakan, pihaknya akan menghadapi somasi terkait kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus pandemi covid-19. Somasi tersebut dilayangkan oleh 107 elemen dan organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

­­"Kami sangat menghargai, ini kan negara hukum. Kami menghargai proses hukum dan kami menghadapinya secara hukum," kata Lutfi dalam konferensi pers, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan, pemerintah sedang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpapar Covid-19, termasuk oksigen.

Selain itu, pemerintah sudah memotong proses birokrasi atau administrasi dalam menyediakan oksigen. Ia meminta masyarakat untuk lebih bersabar.

"Tapi ini adalah negara hukum, kami akan hadapi tuntutan hukum itu. Tapi pada saat yang bersamaan, kami sebagai pemerintah sedang melakukan seluruh daya upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut," jelas Lutfi.

Awal persoalan

Sebelumnya, sebanyak 107 perwakilan organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi terbuka kepada pemerintah atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Somasi terbuka itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Baca Juga: Mendagri Sebut Realisasi Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 di Sejumlah Daerah Masih Rendah

Mereka menilai pemerintah gagal menyediakan dan mengendalikan harga oksigen yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya pasien Covid-19.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19