Kompas TV nasional politik

Aturan Makan di Warteg 20 Menit, Ketua DPR: Jangan Hanya Jadi Lelucon

Selasa, 27 Juli 2021 | 13:55 WIB
aturan-makan-di-warteg-20-menit-ketua-dpr-jangan-hanya-jadi-lelucon
Ilustrasi Warteg (Sumber: Kompas.com)


JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah memberikan pelonggaran dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Salah satunya, yaitu diizinkannya makan di warteg, tapi dibatasi waktunya hanya 20 menit. 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang ihwal diterapkannya aturan tersebut. Sebab, bila tak tersampaikan dengan baik, dikhawatirkan nantinya itu malah hanya menjadi lelucon di masyarakat. 

"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021). 

Baca Juga: Jadi Meme Makan di Warteg Diburu Waktu, Anies Komentar Begini

Selain itu, kata Puan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Misalnya mengajak masyarakat membangun dapur umum dan bantuan untuk warga yang sedang isolasi mandiri.

“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menyoroti penurunan jumlah pemeriksaan atau testing di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” kata Puan.

Ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk tak menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurut dia, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” kata mantan Menko PMK ini.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Tim SAR Cari Seorang Korban Longsor

Senin, 27 September 2021 | 20:14 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19