Kompas TV nasional agama

Pimpinan Komisi VIII Desak Kemenag Lakukan Pendekatan Diplomasi untuk Longgarkan Persyaratan Umrah

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:09 WIB
pimpinan-komisi-viii-desak-kemenag-lakukan-pendekatan-diplomasi-untuk-longgarkan-persyaratan-umrah
Sejak kemarin, Sabtu, (17/07/2021), jamaah haji yang sudah tiba di Makkah langsung melaksanakan Tawaf Al-Qudum. (Sumber: Saudi Press Agency)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan komunikasi ke Pemerintah Arab Saudi agar jemaah umrah asal Indonesia diberi kelonggaran persyaratan.  

Seperti diketahui, kini Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut, namun dengan persyaratan yang ketat

"Hal ini memang membutuhkan pendekatan diplomasi untuk meyakinkan Pemerintah Arab Saudi bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali," kata Ace kepada KOMPAS TV, Selasa (27/7/2021). 

Baca Juga: KJRI Jeddah Imbau Jemaah Indonesia Tunda Perjalanan Umrah

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunda niat melakukan perjalanan umrah ke Tanah Suci. Sebab, kini di Tanah Air pun sedang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Jawa Bali. 

"Saya kira lebih baik kita menunggu terlebih dahulu agar penularan COVID-19 di negara kita mereda hingga batas-batas tertentu. Saat ini juga di negara kita masih menerapkan PPKM level 4 dimana mobilitas masih harus mengalami pengetatan termasuk ke luar negeri," ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu menyebut, persyaratan yang diberikan tidaklah ringan bagi Indonesia. Misalnya, harus transit karantina di negara ketiga dengan waktu yang cukup lama. Kemudian, disuntik vaksin kembali dengan jenis vaksin yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

"Saya kira kebijakan itu harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penularan Covid-19 di Tanah Suci," ujarnya. 

Selain itu, konsekuensi dari kebijakan dengan berbagai persyaratan itu, pasti akan berimplikasi pada biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, pembiayaan umrah dengan regulasi seperti itu akan menjadi beban para jemaah. 

Sebelumnya, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi menjelaskan, kini sedang dibangun koordinasi dengan KJRI di Jeddah sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19