Kompas TV nasional berita utama

Dewan Guru Besar UI Minta Jokowi Batalkan Hasil Revisi Statuta UI dan Berlakukan yang Lama

Selasa, 27 Juli 2021 | 10:50 WIB
dewan-guru-besar-ui-minta-jokowi-batalkan-hasil-revisi-statuta-ui-dan-berlakukan-yang-lama
Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI) (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan hasil revisi Statuta UI pada PP No. 75 Tahun 2021. 

DGB UI mendesak agar pemerintah kembali memberlakukan Statuta UI sebelumnya yakni  PP No. 68 Tahun 2013. 

"Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP Nomor 75 Tahun 2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2013," kata DGB UI melalui keterangan resmi yang ditandatangani Ketua Dewan Guru Besar UI  Harkristuti Harkrisnowo, pada Senin (26/7/2021).

Pembahasan revisi Statuta UI sebenarnya sudah mulai dibahas pada September 2020. Namun, Statuta UI hasil revisi tiba-tiba diteken oleh Jokowi dua pekan lalu, setelah isu mengenai Rektor UI  Ari Kuncoro yang merangkap jabatan, berhembus. 

Diberitakan, Ari diketahui sudah hampir 1.5 merangkap jabatan sebagai Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI. Ketika dilantik menjadi Rektor UI pada Februari 2020 pun ia masih menjabat sebagai Komisaris Utama BNI.

Baca Juga: HNW ke Ari Kuncoro: Anda Sudah Tak Layak, Sebaiknya Mundur dari Jabatan Rektor UI

Statuta UI hasil revisi yang diteken Jokowi justru menghapus larangan Rektor UI merangkap jabatan pada perusahaan pelat merah kecuali sebagai direksi. Artinya, Ari diperbolehkan mempertahankan posisinya saat itu. Namun setelah ramai polemik rangkap jabatan, Ari mengundurkan diri dari BRI pada 22 Juli 2021.

Terkait revisi statuta tersebut, DGB UI mengatakan ada cacat formil pada proses revisi. 

"DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan secara bulat bahwa PP Nomor 75 Tahun 2021 (Statuta UI hasil revisi) memiliki cacat formil," ujar Harkristuti.

Harkristuti menjelaskan bahwa telah terjadi penyimpangan prosedur dan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dalam penyusunan PP Nomor 75 Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.com


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Penjual Kopi Keliling ala Cofee Shop

Jumat, 24 September 2021 | 18:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19