Kompas TV nasional politik

Pemerintah Harus Lindungi Data Pribadi Peserta Vaksinasi

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:50 WIB
pemerintah-harus-lindungi-data-pribadi-peserta-vaksinasi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr (H.C) Puan Maharani (Sumber: Dok DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan data pribadi peserta vaksinasi aman. Sebab, tak dapat dipungkiri prosedur teknis dalam vaksinasi memberikan celah bagi kebocoran data pribadi. 

"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (27/7/2021).

Menurut dia, bukan hal yang baru jika data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan mereka yang tak bertanggung jawab untuk tindak pidana. Salah satu contohnya sepeti pinjaman online fiktif atau bahkan sampai pembobolan rekening bank. 

Baca Juga: Antusiasme Anak Mengikuti Vaksinasi Di Kota Gorontalo Rendah

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” ujarnya. 

Politikus PDIP itu menyebut, seharusnya warga tak perlu memberikan fotokopi e-KTP dalam proses pendataan. 

“Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” kata dia. 

Ia berharap para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan butki fisik tersebut.

Baca Juga: Akibat Ketersediaan Vaksin Menipis, Kegiatan Vaksinasi Diberhentikan Sementara

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


AIMAN

Fakta-Fakta Ekslusif Pembunuhan Ibu dan Anak

Senin, 27 September 2021 | 11:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19