Kompas TV nasional peristiwa

PPKM Diperpanjang, Satpol PP DIY Rencanakan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Jadi Relawan Selter

Senin, 26 Juli 2021 | 17:07 WIB
ppkm-diperpanjang-satpol-pp-diy-rencanakan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-jadi-relawan-selter
Persiapan selter Covid-19 UGM di Wisma Mardliyyah Islamic Center (MIC). (Sumber: istimewa)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk kerja sosial di Selter Penanganan Pasien Covid-19.

Sanksi tersebut direncanakan terutama karena melihat kondisi selter yang kekurangan relawan. Adapun pelanggar yang akan disanksi salah satunya warga yang tidak mengenakan masker.

"Kebetulan kita kan kekurangan relawan. Selter banyak, tapi kita kekurangan relawan. Nah, nanti mereka yang melanggar (prokes) kita minta bekerja di situ satu hari," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad dilansir dari Antara, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Tak Izinkan Papua Lockdown, Mendagri Tito Gunakan PPKM Level 4

Menurut Noviar, soal rencana sanksi tersebut akan diusulkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X serta Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji saat Rakor Penanganan Covid-19 di DIY.

Perlu diketahui, selter penanganan Covid-19 di DIY banyak yang kekurangan relawan terutama tenaga kebersihan dan tenaga pengurus makanan. Pasalnya, dari relawan yang ada sebagian besar fokus pada perawatan pasien.

"Para tenaga kesehatan kan fokus untuk perawatan pasien. Tapi, kalau petugas kebersihannya kemudian permakanannya, yang nganter-nganter makanan ke kamar-kamar kan butuh orang. Nah itu," tambahnya.

Baca Juga: Ketua DPR Wanti-wanti Pemerintah Soal Pelonggaran PPKM, Angka Kematian Masih Tinggi

Perlu diketahui, seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan PPKM Level 4.

Adapun dalam pembatasan kegiatan itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Lalu, pelaksanaan kegiatan sektor nonesensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH).

Tak hanya itu, kegiatan di tempat peribadatan sebisa mungkin diupayakan dilakukan dari rumah. Lalu, usaha-usaha kecil seperti pedagang kaki lima diizinkan untuk tetap buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19