Kompas TV nasional politik

Ketua DPR Wanti-wanti Pemerintah Soal Pelonggaran PPKM, Angka Kematian Masih Tinggi

Senin, 26 Juli 2021 | 15:19 WIB
ketua-dpr-wanti-wanti-pemerintah-soal-pelonggaran-ppkm-angka-kematian-masih-tinggi
Ketua DPR RI, Puan Maharani (Sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap hati-hati dalam melakukan pelonggaran di dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Karena, meski sudah mulai ada penurunan kasus, tapi angka kematian di sejumlah daerah masih tinggi. 

“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (26/7/2021).

Menurut dia, PPKM level 4 dengan segala penyesuaiannya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri.

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Intip Jurus Anti Stres Saat WFH dari Psikolog UGM

“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM Level 4 diterapkan,” ujarnya.

Politikus PDIP itu mengimbau pemerintah agar lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi.

“Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” katanya.

Ia menyebut, dalam situasi seperti ini data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah ke depan. 

“Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” katanya. 

Selain itu, ia meningatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga tempat-tempat isolasi terpusat.  

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19