Kompas TV bisnis perbankan

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wapres Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah

Senin, 26 Juli 2021 | 11:34 WIB
dorong-pertumbuhan-ekonomi-wapres-minta-masyarakat-tingkatkan-literasi-ekonomi-syariah
Wapres Ma'ruf Amin (Sumber: KIP-Setwapres)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pihak untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah secara digital di tengah situasi Covid-19.

Dengan tingginya literasi masyarakat dan penggunaan produk-produk syariah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf dalam acara Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XX Tahun 2021 yang diselenggarakan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Universitas Diponegoro Semarang secara virtual, Senin (26/7/2021).

"Komitmen seluruh pihak untuk bersinergi ini hendaknya tidak terhalangi adanya situasi pandemi. Justru, situasi ini hendaknya mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital agar jangkauan edukasi dan sosialisasi menjadi lebih luas," kata Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta.

Menurutnya, kemampuan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan pengembangan sektor syariah tersebut.

Baca Juga: Wapres Pertanyakan Vaksinasi di Jatim yang Masih Rendah, Ini Penjelasan Gubernur Khofifah

"Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat," jelasnya.

Merujuk pada laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ma’ruf Amin menyampaikan, tingkat literasi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah yakni hanya 8,93 persen. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2020, Indeks Literasi Ekonomi dan Keuangan Sosial Syariah Nasional sebesar 16,2 persen.

"Kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras agar pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah lebih meningkat," pungkasnya

Adapun upaya peningkatan literasi masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui jalur edukasi formal, secara akademik, vokasi dan profesi; maupun edukasi nonformal dalam bentuk sosialisasi.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19