Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Dari Uang Negara, BNPB Tegaskan Proses Pencairan Biaya Hotel untuk Isoman Harus Terverifikasi

Senin, 26 Juli 2021 | 09:07 WIB
dari-uang-negara-bnpb-tegaskan-proses-pencairan-biaya-hotel-untuk-isoman-harus-terverifikasi
KOMPAS/RIZA FATHONI Petugas menyemprotkan disinfektan di kamar Green Hotel Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang menurut rencana akan dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19, Rabu (23/9/2020). Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat, manajemen The Green Hotel Bekasi menjadi tempat isolasi khusus pasien positif Covid-19. (Sumber: Kompas.id/Riza Fathoni)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum mencairkan sebagian pembayaran hotel yang digunakan untuk isoman karena masih memerlukan waktu untuk verfikasi dan audit internal di BNPB maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pembayaran hotel untuk isoman terus berproses, dan sesuai dengan tahapan, karena jumlah hotel yang melayani isoman berbeda setiap periode waktunya.

”Jumlah hotelnya banyak dan per periode itu jumlahnya tidak sama. Ketika mencairkan pembayaran tentu kami harus minta verifikasi dulu dari BPKP, apakah bukti-buktinya sesuai ataukah tidak. Jadi, ketika ada tagihan sekian miliar, dan ada bukti yang diajukan, tidak serta-merta langsung dibayarkan. Ini supaya tidak ada permasalahan hukum nantinya,” terangnya, Minggu (25/7/2021) dikutip dari Kompas.id.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, verifikasi berlapis yang diterapkan BNPB ini karena uang yang dipakai untuk membayar hotel-hotel itu adalah uang negara. Pada prinsipnya, setiap tagihan yang disertai bukti dan telah tuntas diverifikasi pasti akan dibayar oleh BNPB.

”Ibaratnya, kalau ada kuitansinya, harus dipastikan dulu asli ataukah tidak kuitansi itu dan kalau memang tidak ada masalah dengan bukti pembayarannya pasti akan kami bayar,” tuturnya

Baca Juga: Tunggu Verifikasi, Biaya Isoman di Hotel Senilai Rp 196 Miliar Belum juga Dicairkan

Dalam proses verifikasi itu, Abdul menjelaskan, terkadang memerlukan waktu. Salah satu alasannya yakni jumlah verifikator yang terbatas serta proses verifikasi itu sendiri yang mesti dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel.

Dengan demikian, ketika dilakukan pencairan uang negara sama sekali tidak ada persoalan hukum di lain hari. Akuntabilitas dan transparansi menjadi alasan verifikasi dalam pencairan uang untuk pembayaran hotel isoman itu tidak serta-merta diberikan ketika kuitansinya ditagihkan kepada pemerintah.

”Ini, kan, untuk akuntabilitas. Kami siapkan step by step, dan pemeriksaan atau verifikasi kami lakukan dulu. Jumlah yang kami bayarkan juga sesuai dengan rekomendasi dari verifikator. Misalnya, kalau yang ditagihkan 10, tetapi yang baru dicairkan 8, itu karena 2 lainnya masih dalam tahap verifikasi, atau masih ada persoalan dalam pembuktian. Tetapi, kalau sudah selesai verifikasi dan tidak ada masalah, pasti kami bayarkan,” ujarnya.

Adapun, BNPB memahami kendala yang dihadapi oleh pengusaha perhotelan di masa pandemi ini. Mereka memerlukan perputaran uang yang cepat sehingga pembayaran dari tagihan biaya isoman itu sangat mendesak untuk memastikan bisnis mereka dapat bertahan.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


AIMAN

Fakta-Fakta Ekslusif Pembunuhan Ibu dan Anak

Senin, 27 September 2021 | 11:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19