Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Tunggu Verifikasi, Biaya Isoman di Hotel Senilai Rp 196 Miliar Belum juga Dicairkan

Senin, 26 Juli 2021 | 07:28 WIB
tunggu-verifikasi-biaya-isoman-di-hotel-senilai-rp-196-miliar-belum-juga-dicairkan
Peresmian penggunaan Hotel UC UGM dan Wisma Kagama sebagai selter pasien Covid-19 dilakukan oleh Rektor UGM Panut Mulyono, Rabu (14/7/2021). (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tunggakan biaya hotel untuk isoman masih ada yang belum dibayarkan. Pencairan dana tak kurang dari Rp 196 miliar tersebut karena masih menunggu proses verifikasi oleh lembaga audit keuangan negara.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran untuk membayar biaya hotel yang dipergunakan untuk tempat isolasi mandiri warga yang terpapar Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengenai masih adanya hotel yang belum dibayarkan tagihannya oleh pemerintah.

Namun, ia memastikan hal tersebut bukan karena tidak ada alokasi anggaran untuk membayarkan tunggakan. Sebab, tagihan hotel untuk isoman itu telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

”Kami telah cek di Kemenkeu dan Satgas KCPEN, uang itu sudah dianggarkan untuk BNPB. Sekarang tinggal BNPB yang mengajukan klaim sehingga uang itu bisa segera dicairkan,” terang Prastowo saat dihubungi pada Minggu (25/7/2021), dikutip dari laman Kompas.id.

Baca Juga: Kibarkan Bendera Putih Bergambar Emotikon Menangis, Perhimpunan Hotel & Restoran Terseok-seok

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Ketua PHRI Haryadi Sukamdani menyebutkan, pemerintah masih belum membayarkan biaya hotel untuk isoman sebesar Rp 196 miliar.

Prastowo menerangkan, Kemenkeu tidak dibolehkan langsung mencairkan dana itu kepada PHRI. Sesuai prosedur, pencairan itu hanya dapat dilakukan melalui KPA, yang dalam hal ini adalah BNPB dan Kementerian Kesehatan.

Khusus untuk pengelolaan fasilitas kesehatan, termasuk hotel untuk isolasi mandiri warga, itu merupakan kewenangan BNPB.

”Peran Kemenkeu pada posisi ini seperti kasir saja, yang menunggu klaim atau reimburse dari pengguna anggaran, yaitu BNPB. Dananya sudah dibayarkan, dan bisa dicairkan, tinggal menunggu klaim dari BNPB saja. Kalau sudah ada pengajuan klaim dan ada bukti-buktinya, pasti uang itu dicairkan,” jelas Prastowo.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19