Kompas TV nasional hukum

Pakar Sebut Jokowi dan Ketua KPK Bisa Digugat Melawan Hukum Jika Tak Taati Rekomendasi Ombudsman

Senin, 26 Juli 2021 | 07:50 WIB
pakar-sebut-jokowi-dan-ketua-kpk-bisa-digugat-melawan-hukum-jika-tak-taati-rekomendasi-ombudsman
Gedung KPK. Dewas KPK menjatuhkan sanksi atas dua penyidik yang melakukan pelanggaran kode etik. (Sumber: Antara/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Praktisi Hukum Abdul Fickar Hadjar menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa digugat secara perdata.

Gugatan tersebut bisa dilayangkan apabila melakukan tindakan melawan hukum karena tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman soal maladministrasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Baca Juga: Seorang Anggota Dewas KPK Dituding Terlibat Pembuatan Surat Penonaktifan 75 Pegawai

Sebab, kata Fickar, tindakan Presiden Jokowi dan pimpinan KPK apabila mengabaikan rekomendasi Ombudsman telah merugikan orang lain, dalam hal ini pegawai KPK.

"Bisa digunakan mekanisme hukum perdata dengan menggugat Presiden dan Ketua atau Pimpinan KPK karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) secara pribadi telah merugikan orang lain, yaitu para pegawai KPK yang ditolak dengan tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman," kata Fickar saat dikonfirmasi pada Minggu (25/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Fickar menduga ada isyarat bahwa Presiden Jokowi dan pimpinan KPK tidak mau menaati rekomendasi yang telah disampaikan Ombudsman.

Baca Juga: Novel Baswedan: Keputusan Dewas Tak Lanjutkan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Cs Berbahaya untuk KPK

"Karena meski KPK sekarang termasuk rumpun eksekutif, tetap karena pola rekrutmen pimpinannya dengan mekanisme independen, presiden mungkin tidak berani untuk membatalkannya," ucapnya.

Karena itu, Fickar mengatakan, pengadilan diminta untuk bersifat objektif untuk meminta Presiden Jokowi membatalkan hasil dari TWK KPK.

Dengan begitu, sebagai gantinya yakni melantik 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos TWK tersebut.

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Tribunnews.com


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19