Kompas TV nasional politik

Pemerintah Diminta Dengar Masukan Setiap Ahli dalam Memutuskan Kelanjutan PPKM Darurat

Minggu, 25 Juli 2021 | 15:01 WIB
pemerintah-diminta-dengar-masukan-setiap-ahli-dalam-memutuskan-kelanjutan-ppkm-darurat
Penambahan titik penyekatan selama masa PPKM Darurat di jakarta terus bertambah, saat ini titip penyekatan selama masa PPKM berjumlah 100 titik yang mulanya hanya 75 titik. Mampang menjadi salah satu jalan yang masuk dalam penyekatan baru pada PPKM darurat di Jakarta. (Sumber: SUBANDI / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan berakhir pada hari ini. Direncanakan PPKM Darurat itu namanya akan diubah menjadi PPKM berlevel. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak seperti: ahli epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 

"Masukan tersebut tentu sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM darurat yang telah dilaksanakan. Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya," ujarnya kepada Kompas TV, Minggu (25/7/2021). 

Baca Juga: Hari Terakhir PPKM, Guru Besar FKUI: Antisipasi Kenaikan Kematian Lagi kalau PPKM Dilonggarkan

Menurut dia, tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam. Misalnya, ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. 

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Saleh. 

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengimbau apabila nanti PPKM Darurat diperpanjang, maka harus memastikan bahwa pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi harus diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran.

"Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," katanya. 

Baca Juga: Hari Terakhir PPKM Level 4, Ini Pantauan Penyekatan di Kawasan Lenteng Agung, Jakarta

Selain itu, dirinya meminta agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Penjual Kopi Keliling ala Cofee Shop

Jumat, 24 September 2021 | 18:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19