Kompas TV nasional politik

PKS Minta Jokowi Cabut PP Statuta UI yang Halalkan Rektor Rangkap Jabatan

Minggu, 25 Juli 2021 | 12:43 WIB
pks-minta-jokowi-cabut-pp-statuta-ui-yang-halalkan-rektor-rangkap-jabatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat tanggapi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim KPK, Rabu (25/11/2020) di Istana Merdeka Jakarta (Sumber: YouTube: Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak total Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Di mana dalam PP Nomor 75 itu menghalalkan seorang rektor untuk rangkap jabatan. 

Seperti diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil komisaris PT Bank BRI pada Kamis (22/7/2021). Keputusan itu diambil setelah publik mendesak yang bersangkutan agar tak rangkap jabatan. 

"Presiden Jokowi seharusnya hanya membuat revisi yang menguatkan ketaataan pada aturan hukum atau statuta yang ada, jangan malah membuat revisi yang membenarkan penyimpangan yang sudah ditolak oleh publik,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: HNW ke Ari Kuncoro: Anda Sudah Tak Layak, Sebaiknya Mundur dari Jabatan Rektor UI

Selain itu, ada pula ketentuan yang memberi kewenangan sangat besar bagi Rektor yang bisa mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akdemik berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PP tersebut.

“Ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini bisa mengancam kebebasan akademik, independensi kampus dan otoritarianisme di kampus,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, PP Nomor 75 itu penting untuk segera dicabut demi mengembalikan kampus sebagai lembaga independen yang tetap mengedepankan etika dan logika. 

"Perlu dicabut (PP Nomor 75) dan kembalikan kampus jadi penjaga etika dan logika. Jangan biarkan politik masuk merusak kampus denga iming-iming komisaris," kata dia. 

Baca Juga: Polemik Statuta UI, Ngabalin: Sudah Diusulkan Sejak Tahun 2019 | Rosi

Ia mengimbau kepada Ari Kuncoro untuk segera menyampaikan permintaan maaf ke publik karena sudah membuat kegaduhan di tengah pandemi Covid-19 ini. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19