Kompas TV nasional politik

Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur untuk Penanganan Covid-19

Minggu, 25 Juli 2021 | 11:14 WIB
pemerintah-diminta-alihkan-anggaran-infrastruktur-untuk-penanganan-covid-19
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Sumber: mpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah diminta untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur ke bidang kesehatan. Hal ini mengingat kasus Covid-19 terus mengalami lonjakan dan memerlukan biaya banyak dalam penanganannya.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai, anggaran kesehatan masih perlu ditambah dan ditingkatkan, sehingga perlu relokasi anggaran dari sektor yang tak terlalu penting.

"Kita melihat, banyak rumah sakit yang kekurangan fasilitas ICU hingga kehabisan tabung oksigen bahkan minimnya ketersediaan obat-obatan, sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan dengan mengoptimalkan APBN dalam penguatan bidang kesehatan," kata Syarief seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Pemprov Jabar Alihkan Dana Infrastruktur Untuk Isoman

Menurut dia, penguatan bidang kesehatan ini penting untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Pasalnya, kini dirinya sering mendapatkan informasi bahwa banyak pasien Covid-19 yang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan perawatan. 

"Pembenahan ini perlu dilakukan segera oleh Pemerintah untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa karena lambannya penanganan pasien dan minimnya fasilitas kesehatan," ujarnya. 

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur di tengah pandemi Covid-19 seharusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Sebab, kewajiban negara itu adalah memastikan warganya bisa selamat dari musibah nonalam tersebut.

"Kami memandang, pembangunan infrastruktur dapat dialihkan sementara  untuk pembangunan dan pembenahan di bidang kesehatan menghadapi Pandemi Covid-19, sebab itulah yang paling dibutuhkan hari ini," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, jumlah kasus dan angka kematian yang kian meningkat setiap harinya, seharusnya tak ada lagi alasan untuk pemerintah untuk melanjutkan proyek infrastruktur. 

Baca Juga: Bangun Infrastruktur Pakai Utang, Luhut: Enggak Apa-apa Kalau Bisa Bayar Sendiri

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Panen Raya Perdana Desa Tanjung Batu

Kamis, 23 September 2021 | 00:21 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
02:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19