Kompas TV nasional wawancara

Aspek Indonesia: Pembagian Bantuan Subsidi Upah Harus Tepat Sasaran

Sabtu, 24 Juli 2021 | 23:46 WIB

Pandemi tak hanya menggempur sistem kesehatan nasional, tapi juga dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Agustus 2020 ada 29,12 juta pekerja yang terdampak pandemi. Jumlah ini setara dengan 14,28 persen dari total penduduk usia kerja terdampak pandemi.

Di masa perpanjangan PPKM, pemerintah akan mengucurkan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta pada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4.

Adapun syarat mendapat subsidi gaji Rp 1 juta dari pemerintah adalah warga negara indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, yang masih aktf di BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat lainnya adalah pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 dengan upah minimum tidak lebih dari 3,5 juta rupiah.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan para pekerja diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp 500 ribu yang akan diberikan 2 bulan sekaligus.

Bantuan subsidi gaji  akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang menurut rencana akan dicairkan Agustus mendatang.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Kementerian Tenaga Kerja akan memakai data dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dampak ekonomi selama pandemi tak hanya masih dirasakan sejumlah pekerja di berbagai industri, tapi juga para pekerja informal.  

Pemerintah kini tengah mempersiapkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro kecil terdampak pandemi seperti pemilik warung makan dan pedagang kali lima.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 55,21 triliun untuk anggaran bansos untuk masyarakar di daerah terdampak PPKM level 4 di 122 kabupaten kota di Jawa dan Bali dan 15 kabupaten kota di luar Jawa-Bali.

Lalu bagaimana mekanisme penyalurannya agar tepat sasaran?

Bagaimana pula upaya mengantisipasi krisis ketenakerjaaan akibat pandemi Covid-19?

Simak pembahasannya bersama Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat.

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Dinkes Jepara Tracing Dan Penyemprotan

Jumat, 24 September 2021 | 12:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19