Kompas TV nasional berita utama

Pengamat: Masa Pandemi Kumpulkan Orang Berkerumun Melanggar Hukum dan Motivasinya Tak Baik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 19:53 WIB
pengamat-masa-pandemi-kumpulkan-orang-berkerumun-melanggar-hukum-dan-motivasinya-tak-baik
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Hari pertama perpanjangan PPKM lalu lintas di Underpass Mampang ramai lancar, pengendara yang melintas sudah menyiapkan STRP untuk dapat melintas. (Sumber: SUBANDI / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengatakan, berunjuk rasa merupakan hal wajar jika dilakukan dalam keadaan normal. Sebaliknya, unjuk rasa akan menjadi pelanggaran hukum jika dilakukan di saat pandemi Covid-19 karena motivasinya jelas tidak baik.

Dalam situasi pandemi Covid-19, aturannya jelas, berkerumun merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Karena berpotensi menimbulkan klaster baru penularan dan penyebaran Covid-19.

“Pada dasarnya dalam demokrasi demo di jalanan tidak apa-apa dalam keadaan normal,” kata Yunarto Wijaya, Sabtu (24/7/2021).

“Tapi dalam masa pandemi ini mengumpulkan orang dan juga berkerumun jelas adalah melanggar hukum dan motivasi tidak baik,” tambah Yunarto Wijaya.

Yunarto Wijaya menuturkan, di tengah situasi pandemi Covid-19 mengkritik kebijakan pemerintah atau Presiden Joko Widodo tidak perlu turun ke jalan. Kritik terhadap pemerintah atau pun Presiden Jokowi bisa dilakukan dengan cara daring.

Baca Juga: Ini Identitas dan Peran 2 Terduga Provokator Demo Tolak PPKM yang Diamankan Polda Jateng

“Kritik yang dialamatkan dalam kondisi pandemi seperti daring itu tidak apa-apa. Namun kalau sudah dalam bentuk mengumpulkan masa, itu sudah tidak benar,” ujarnya.

“Kedua adalah tujuannya, apakah sesuai dengan yang ingin disampaikan atau hanya untuk sebatas ingin pemerintahan jatuh,” lanjutnya.

Lebih lanjut Yunarto Wijaya berharap penegak hukum tegas merespons unjuk rasa yang dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk menghindari penularan atau klaster baru Covid-19.

“Dalam konteks apa yang terjadi hari ini saya pikir penegak hukum harus tegas, agar tidak terjadi berjatuhan korban lagi,” ujarnya. 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19