Kompas TV nasional kesehatan

Mahfud Ungkap Dilema Saat Pemerintah Mengambil Keputusan dalam Menangani Covid-19

Jumat, 23 Juli 2021 | 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap sejumlah dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Ia pun mengakui, tak ada keputusan yang benar-benar tepat yang bisa diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. 

Setiap keputusan yang diambil, selalu memiliki dampak terhadap hal lain. 

“Untuk penyembuhan dan penanganan, itu harus diadakan pembatasan kegiatan bagi masyarakat, kalau istilah ekstremnya itu lockdown, meskipun kita tidak pakai istilah itu. Bersama itu, kita mengobati, memvaksin. Tapi ini berhadapan dengan hal lain, kalau itu dilakukan terlalu ketat, maka masalah ekonomi juga menjadi berat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi berbuat ini kurang tepat, berbuat ini kurang tepat, sehingga perlu dicari jalan yang sebaik-baiknya”, ungkap Mahfud dalam sebuah video yang diterima oleh Kompas TV (23/7).

Baca Juga: BTOB Tunda Comeback Setelah Minhyuk Positif Terpapar Covid-19

Ia pun mengakui, bahwa keputusan yang diambil pemerintah belum tentu bisa diterima oleh masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara baik dan sopan, selama masih memiliki tujuan yang sama, yakni menangani pandemi Covid-19.

“Oleh sebab itu, dalam mencari jalan yang baik bersama, silahkan sampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama. Aspirasi resmi tertulis, melalui telepon, melalui media dan apa pun, yang penting semuanya ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai suatu tujuan”, pungkasnya.

Menko Polhukam mengimbau agar masyarakat agar tetap tenang dan sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri.

Penulis : Abdur Rahim

Sumber : Kompas TV, Kemenko Polhukam


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19