Bicara PPKM, Pemerintah Jangan Bikin Bingung - Opini Budiman

Kebingungan publik dalam menyikapi pandemi, bukan hanya karena hoaks yang bertebaran. Tapi juga soal komunikasi di jajaran Pemerintah yang berbeda-beda antara satu menteri dengan menteri lain, untuk satu hal yang sama.

Mungkin juga karena terlalu asyik, kadang banyak improvisasi dalam komunikasi, yang akhirnya menimbukan beragam spekulasi.

Kesemrawutan komunikasi bisa menggerus kredibilitas Pemerintah. Kesemrawutan dalam komunikasi kian ditambah dengan berkembangnya media sosial.

Di media sosial, siapa pun bisa ngomong apa saja. Sejauh komunikasinya meyakinkan, dia bisa langsung popuper dan dipercaya, terlepas kebenaran substansinya.

Gejala itu muncul dalam fenomena dokter Louis, publik bingung. Dipanggil polisi namun kemudian dilepas. Situasi komunikasi saat ini terjadi dalam era yang disebut post truth.

Kebenaran ditentukan bukan oleh data, melainkan oleh keyakinan. Tak peduli siapa berbicara, tapi apakah substansi yang disampaikan sesuai dengan keyakinan dia atau tdak.

Dalam situasi itu, Pemerintah sebenarnya punya peluang menjelaskan duduknya perkara. Pemerintah yang kredibel dan punya otoritas, punya banyak kanal untuk menjelaskan suatu masalah.

Namun, sayang, di dalam tubuh Pemerintah pun ada masalah dalam menata komunikasi.

Gaya komunikasi pejabat Pemerintah yang congkak dan cenderung menantang publik, justru menimbulkan antipati publik.

Gaya komunikasi menantang dan bukan mendengar dan menjelaskan, tidak tepat dalam realitas masyarakat yang sudah terbelah.

Contoh terkini soal apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak? Komunikasinya pun semrawut.