Kompas TV nasional politik

Politikus PDI-P: Revisi Perda Covid-19 Tidak Mendesak, Kehadiran TNI/Polri Justru Lebih Mendesak

Jumat, 23 Juli 2021 | 11:16 WIB
politikus-pdi-p-revisi-perda-covid-19-tidak-mendesak-kehadiran-tni-polri-justru-lebih-mendesak
Gilbert Simanjuntak, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan bahwa kewenangan Satpol PP sebagai penyidik pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sudah ada dalam PP No. 6 Tahun 2010. 

"Dalam peraturannya di PP 6/2010, Satpol PP sudah diberi kewenangan menjadi Penyidik PNS, dan hirarki PP masih di atas Perda," kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021). 

Karena itulah ia menganggap Perda No. 2 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Covid-19 sudah cukup dan tidak perlu ditambah mengenai kewenangan Satpol PP sebagai penyidik. 

"Dengan Perda 2/2020 yg lalu sudah cukup. Soal pidana sudah ada di perda awal yg mau direvisi," kata Gilbert.

Baca Juga: Tolak Revisi Perda Covid-19, PSI Minta Ada Sanksi Tegas bagi Satpol PP yang Lakukan Pungli

Gilbert mengatakan, penguatan Perda saat ini tidak mendesak, yang mendesak justru pengawasan ketat agar masyarakat lebih patuh yang harus disertai dengan kehadiran TNI/Polri. 

"Penguatan melalui Perda sudah tidak mendesak saat ini, yang mendesak adalah pengawasan ketat, dan dalam situasi PPKM level 4 ini, harus disertai kehadiran TNI/Polri agar masyarakat lebih patuh," jelas Gilbert. 

Pengawasan ini, kata Gilbert, harus dijalankan dalam skala mikro di tingkat RT dan berkesinambungan.  

Seperti yang diketahui, Pemprov DKI tengah mengajukan perubahan pada Perda No. 2 Tahun 2020 dengan penambahan pasal mengenai sanksi pidana dan kewenangan Satpol PP sebagai penyidik pelanggar protokol kesehatan. 

Pengajuan revisi berangkat dari kesadaran sebagian masyarakat yang dianggap masih rendah dan tidak mematuhi protokol darurat kesehatan. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19