Kompas TV nasional peristiwa

Satgas Covid-19 Jelaskan Alasan Pergantian Istilah PPKM Darurat jadi PPKM Level 4

Jumat, 23 Juli 2021 | 10:50 WIB
satgas-covid-19-jelaskan-alasan-pergantian-istilah-ppkm-darurat-jadi-ppkm-level-4
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Sumber: Dok. Humas BNPB)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menanggapi banyaknya pertanyaan terkait keputusan pemerintah mengganti istilah untuk pembatasan sosial selama masa pandemi Covid-19 ini. 

Seperti diketahui, pemerintah telah memakai banyak istilah secara bergantian untuk kebijakan tersebut, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), new normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Teranyar, jajaran pejabat pemerintah mengganti istilah untuk menyebut pembatasan mobilitas masyarakat yang tadinya PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. 

Wiku lantas mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan tersebut untuk menyesuaikan dinamika kondisi Covid-19 tingkat nasional. 

"Perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan, sehingga menghindari kesalahpahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/7/2021).

Kendati demikian, Wiku menuturkan bahwa penerapan PPKM Level 4 secara umum substansinya tidak jauh beda dengan PPKM Darurat.

Baca Juga: Beragam Istilah Pembatasan Sosial, dari PSBB, New Normal, Hingga PPKM Berlevel

Lebih lanjut, Satgas Covid-19 ini menuturkan pada prinsipnya, pemerintah telah menerapkan PPKM Level 4 di 139 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Sementara PPKM Mikro diterapkan untuk RT/RW berzona merah untuk wilayah yang memiliki kasus konfirmasi lebih dari 5 rumah," lanjutnya. 

PPKM Mikro, kata Wiku kemudian diperketat dalam implementasinya menjadi PPKM Level 3 di 28 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali serta PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan dengan detail pengaturan tetap sama.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Panen Raya Perdana Desa Tanjung Batu

Kamis, 23 September 2021 | 00:21 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19