Kompas TV regional berita daerah

Website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Sulsel Terintegrasi Nasional

Jumat, 23 Juli 2021 | 08:57 WIB
website-jaringan-informasi-dan-dokumentasi-hukum-sulsel-terintegrasi-nasional
50 website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sulawesi Selatan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional ( JDIHN ) yang di pusatkan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN) Kemenkumham Jakarta (Sumber: kanwilkumham sulsel)

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kakanwil kemenkumham sulsel Harun Sulianto, Senin ( 19/7) mengatakan, 50 website anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sulawesi Selatan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional ( JDIHN ) yang di pusatkan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN) Kemenkumham Jakarta. 

Menurut Kakanwil Harun, Sesuai dengan Perpres 33 tahun 2012, JDIHN merupakan wadah  pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 

Tujuan JDIHN,  lanjut Harun adalah  untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu, terintegrasi, lengkap , akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah Pada   instansi pemerintah dan institusi lainnya .
  
“juga untuk  mengembangkan kerja sama yang efektif  dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum serta  meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab” kata Kakanwil Harun 

Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil kemenkumham sulsel Anggoro Dasananto mengatakan , dokumen yang ada pada JDIH adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.   

Kabid Hukum Kanwil kemenkumham Sulsel Andi Haris mengatakan, 50 website Anggota JDIH di sulsel terdiri dari 1 Biro hukum Pemprov , 24 Bagian hukum  di Kabupaten /kota, 24 sekretariat DPRD kab/kota dan 1 setwan DPRD provinsi. 

Menurut Haris, selama 2021 ini telah dilakukan delapan kali sosialisasi dan pendampingan ke daerah serta satu kali kegiatan asistensi penggunaan layanan informasi JDIH

#layananinformasi
#jdih
#kanwilkumhamsulsel

 

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kanwilkumham Sulsel


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19