Kompas TV nasional update

Rektor UI Mundur dari Jabatan Komisaris Bank BRI, Dosen Minta PP Soal Statuta UI Direvisi

Jumat, 23 Juli 2021 | 01:51 WIB

KOMPAS.TV - Setelah mendapat sorotan dan menjadi polemik terkait persoalan rangkap jabatan sebagai komisaris independen bank BRI,Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro meyampaikan surat pengunduran diri sebebagai Komisaris di bank BUMN tersebut.

Pengunduran diri Ari Kuncoro ini diketahui lewat surat pemberitahuan BRI kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diunggah dalam situs keterbukaan informasi bei hari ini.

Surat itu ditujukan kepada Direktur Penilaian Perusahaan BEI.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen mulai 21 Juli 2021.

Ari sebelumnya diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama BRI pada Februari 2021.

Kontroversi muncul karena sesuai ketentuan statuta UI yang masih berlaku saat Ari diangkat. Rangkap jabatan rektor UI sebagai pejabat BUMN, BUMD dilarang.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, disebutkan pengunduran diri komisaris harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, manajemen BRI menyebutkan bahwa Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Independen BRI dan menginformasikannya secara resmi kepada perseroan.

Pernyataan tertulis BRI juga mengatakan perseroan berkomitmen terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu dosen UI, Ade Armando mengapresiasi langkah mundur Ari Kuncoro sebagai komisaris di bank BRI. Ade mendesak agar peraturan pemerintah nomor 75 2021 tentang statuta UI yang sempat menjadi dasar rangkap jabatan oleh Ari Kuncoro juga direvisi.

Menurutnya ada banyak hal di luar persoalan aturan rangkap jabatan rektor yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah memberikan peran sangat besar kepada rektor, misalnya dalam hal  mencabut gelar penghormatan hingga jabatan akademik dan meniadakan peran dewan guru besar dalam hal tertentu.
 

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19