Kompas TV nasional berita utama

Di Tengah Larangan Masuk ke Indonesia saat PPKM, 5 Jenis TKA Ini Tetap Boleh Datang ke Tanah Air

Jumat, 23 Juli 2021 | 06:10 WIB
di-tengah-larangan-masuk-ke-indonesia-saat-ppkm-5-jenis-tka-ini-tetap-boleh-datang-ke-tanah-air
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Kementerian Hukum dan HAM mengecualikan TKA yang bisa masuk ke Tanah Air dengan lima persyaratan. (Sumber: Humas Kemenkumham RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah larangan masuk ke Indonesia, ternyata pemerintah tetap membolehkan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke wilayah Tanah Air selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang telah ditekennya pertanggal 21 Juli 2021.

Adapun TKA menjadi salah satu pihak yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia, yang mana sebelumnya masih diberikan izin jika bertugas di proyek strategis nasional.

Baca Juga: Pemerintah Izinkan Tenaga Kerja Asing Datang ke Indonesia Saat PPKM Darurat

Berdasarkan Permenkumham, ungkap Yasonna, orang asing yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia yaitu:
- memegang visa diplomatik dan visa dinas
- pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas
- pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
- orang asing dengan tujuan kemanusian dan kesehatan
- serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Yasonna mengungkapkan, para pekerja asing yang dikecualikan pun harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, para TKA yang dibolehkan masuk harus mengikuti protokol kesehatan seperti sudah divaksinasi, serta mengikuti tes swab PCR, baik saat datang maupun sebelum selesai karantina.

Baca Juga: Menhub Tetapkan Aturan Perjalanan Tenaga Kerja Asing dan PMI selama Masa Peniadaan Mudik 2021

"Menunggu arahan Presiden selanjutnya, kita akan melihat kelonggaran berikutnya, tergantung pada situasi. Sementara ini kita batas pekerja asing kecuali 5 kategori di atas," ujar Menkumham dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).

Kendati demikian, Yasonna menegaskan aturan tersebut akan mulai berlaku dua hari sejak diterbitkan.

Penulis : Gading Persada | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19