Kompas TV nasional hukum

Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Hampir Rp13 Miliar

Jumat, 23 Juli 2021 | 00:00 WIB
gubernur-sulsel-nonaktif-nurdin-abdullah-didakwa-terima-suap-dan-gratifikasi-hampir-rp13-miliar
Penampakan Nurdin Abdullah pakai rompi oranye khas Tahanan KPK (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah didakwa menerima suap Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura terkait proyek infrastruktur di Sulsel.

Tidak hanya menerima suap, Nurdin Abdullah juga didakwa menerima gratifikasi Rp6,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura.

Total uang haram dari suap dan gratifikasi yang dikantongi Nurdin mencapai Rp12,812 miliar.

Baca Juga: Kontraktor Penyuap Nurdin Abdullah Dituntut 2 Tahun Penjara

Dalam surat dakwan KPK Nurdin diduga menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba.

Uang suap sebesar Rp2,5 miliar dan 150 dolar Singapura yang diberikan ke Nurdin untuk memenangkan perusahaan milik Agung dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Sulsel, dan memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Sulsel terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

"Terdakwa Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 bersama-sama dengan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan menerima secara langsung uang tunai sejumlah 150 ribu dolar Singapura dan melalui Edy Rahmat uang tunai sejumlah Rp2,5 miliar," ujar JPU KPK M Asri Irwan, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021).

Jaksa KPK menjelaskan Nurdin telah mengenal Edy Rahmat sejak menjadi Bupati Bantaeng 2008-2018. Kala itu Edy masih menjadi Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Baca Juga: Saksi Ungkap Arahan Nurdin Abdullah Menangkan Agung Sucipto Untuk Proyek Jalan

Sedangkan Agung Sucipto dikenal sejak 2013 karena perusahaannya banyak mengerjakan proyek pemerintah di Bantaeng.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Vaksinasi Door To Door

Kamis, 22 Juli 2021 | 23:30 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19