Kompas TV nasional update

Pemprov DKI Usul Satpol PP Diberi Kewenangan Penyidikan Terkait Pelanggaran Prokes

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:28 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengusulkan petugas Satpol PP diberi kewenangan penyidikan terkait pelanggran protokol kesehatan.

Kebijakan ini dianggap diperlukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Rancangan perubahan Peraturan Daerah, Raperda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan covid-19 memuat penambahan 2 poin umum.

Pertama terkait kewenangan penyidik yang diberikan kepada petugas Satpol PP.

Kedua terkait muatan sanksi pidana untuk para pelanggar protkol kesehatan.

Namun, untuk sanksi pidana baru akan dilakukan jika seseorang, kelompok atau institusi telah melakukan pelanggaran secara berulang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan perda nomor 2 tahun 2020 diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Riza juga menambahkan, sanksi yang ada saat ini dinilai belum efektif menghentikan pelanggaran protokol Kesehatan sehingga pelanggaran ini terus berulang.

Kendati begitu, Riza belum merinci secara detail mengenai kewenangan Satpol PP tersebut. Riza meminta agar masyarakat tidak panik lantaran Pemprov DKI Jakarta akan menegakan aturan secara humanis sehingga tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut rencana, hasil Raperda tersebut baru akan diputuskan pada rapat paripurna selanjutnya yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19