Kompas TV regional politik

Andreas Pareira: Pemerintah Perlu Jelaskan Soal Perubahan Statuta UI

Kamis, 22 Juli 2021 | 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menyebut Pemerintah perlu memberi penjelasan mengenai perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Statuta UI.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas Pareira secara virtual kepada KompasTV, Rabu (21/7/2021).

"Pemerintah perlu menjelaskan alasan mengapa revisi terhadap Peraturan Pemerintah yangg menyangkut Statuta UI tersebut dilakukan. Karena Peraturan Pemerintah yang baru PP No.75 tahun 2021 ini memberikan kemungkinan rangkap jabatan Rektor UI sebagai Rektor dan sebagai pejabat di BUMN," ucap Andreas.

Perubahan yang dimaksud Andreas adalah larangan Rektor UI merangkap jabatan pada BUMN/BUMD yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013.

Aturan tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo dengan mengesahkan PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI untuk mengganti peraturan sebelumnya.

Andreas menyebut, jangan sampai keputusan Pemerintah merevisi Statuta UI menjadi preseden buruk bagi perjalanan perubahan Peraturan Pemerintah (PP).

Ia melanjutkan, agar perubahan Peraturan Pemerintah tidak dilakukan karena dilandasi kepentingan personal terhadap orang tertentu.

Video Editor: Febi Ramdani

Penulis : Aryo bimo

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19