PPKM Darurat Berdampak Buruk bagi Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sebagian nelayan belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah di tengah harga jual tangkapan ikan yang juga merosot. Nasib mereka pun kian terpuruk lantaran sulit mendapat bahan bakar minyak bersubsidi untuk melaut selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyaraka (PPKM) darurat.  

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan, harga beberapa komoditas ikan hasil tangkapan nelayan anjlok sampai 70 persen, seperti ikan tenggiri dan barakuda.

Penurunan harga jual tangkapan disebabkan rendahnya serapan oleh pengepul dan pedagang karena terjadi penurunan aktivitas pasar ikan selama PPKM darurat.

”Pasar ikan mulai jarang pembeli karena PPKM darurat. Akibatnya, serapan ikan dari hasil tangkapan nelayan ikut turun. Harga ikut anjlok,” terang Budi, Rabu (21/7/2021), dikutip dari Kompas.id.

Selanjutnya, Budi juga menjelaskan bahwa sebagian nelayan juga urung melaut karena sulit mendapat bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Baca Juga: Harga BBM Naik tanpa Pemberitahuan, Sopir Angkot di Sukabumi Demo

Penyekatan jalan di sejumlah wilayah menyulitkan mereka untuk menjangkau stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sebagian nelayan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal.

”PPKM darurat berat buat nelayan. Kita butuh BBM, tetapi beberapa titik jalan ditutup sehingga terpaksa membeli BBM dengan harga eceran yang lebih mahal. Anjloknya harga ikan sudah tidak mampu menutup biaya melaut,” ujar Budi.

Kondisi serupa dialami nelayan rajungan. Meski permintaan rajungan untuk ekspor masih cukup stabil, sebagian nelayan tidak bisa melaut karena kendala keterbatasan umpan dan BBM.

Umpan rajungan berupa ikan rucah, seperti ikan petek, semakin sulit didapat dan harganya terus naik. Harga ikan petek, misalnya, naik dari Rp 14.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg.

Belum ada tindak lanjut

Menurut Budi, selama lebih dari setahun pandemi Covid-19 berlangsung, sebagian besar nelayan di wilayah Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat belum mendapatkan bantuan sosial ataupun bantuan sembako.

Pihaknya mengaku pernah diminta menyerahkan data nelayan kecil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.

Kendala yang sama dialami sebagian pembudidaya akibat hambatan pasar selama pandemi. Ketua Bidang Budidaya Patin Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia Imza Hermawan mengemukakan, produk irisan daging (filet) patin cenderung menurun akibat masih melemahnya permintaan dari pasar modern, hotel, restoran, dan kafe.

Sebagian produsen memanfaatkan pemasaran secara daring, tetapi hal itu belum bisa memulihkan penyerapan filet.

Sebaliknya, permintaan ikan fillet utuh di pasar tradisional masih relatif stabil. ”Bisa dikatakan tidak ada kendala. Mobil logistik ikan masih diperbolehkan lewat,” ujar Imza.

Baca Juga: Penggunaan Cantrang di Kalangan Nelayan Resmi Dilarang, Diganti Jaring Tarik Berkantong