Kompas TV nasional berita utama

Anies Teken Keputusan Gubernur Penerapan PPKM Level 4 di Jakarta, Begini Aturan Lengkapnya

Kamis, 22 Juli 2021 | 15:05 WIB
anies-teken-keputusan-gubernur-penerapan-ppkm-level-4-di-jakarta-begini-aturan-lengkapnya
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengimplementasikannya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 925 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Jakarta. (Sumber: SUBANDI / KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meneken Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Jakarta pada Rabu (21/7/2021) kemarin. 

Aturan tersebut mengatur sejumlah ketentuan di wilayah DKI Jakarta selama PPKM Level 4 berlaku hingga 25 Juli 2021.

Keputusan Gubernur ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali.

Penerapan protokol kesehatan dan penegakan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

Baca Juga: Lebih Rinci, Simak Aturan Terbaru Perkantoran Selama PPKM Level 4 di Jakarta

Berikut aturan tersebut selengkapnya:

1. Sektor nonesensial

  • Work from home (WFH) sebesar 100 persen. 

2. Sektor esensial

Sektor esensial keuangan dan perbankan (asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan)

  • Work from office (WFO) sebesar 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  • WFO sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sektor esensial pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19

  • WFO sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19