Kompas TV nasional politik

Geramnya Wakil Ketua DPR Lantaran Pemda Lamban Lunasi Insentif Tenaga Kesehatan

Kamis, 22 Juli 2021 | 13:27 WIB
geramnya-wakil-ketua-dpr-lantaran-pemda-lamban-lunasi-insentif-tenaga-kesehatan
Seorang tenaga kesehatan (nakes) berjalan di ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor. Indonesia saat ini kekurangan nakes karena kelelahan dan terpapar Covid-19. (Sumber: Kompas/Kristianto Purnomo)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyesalkan masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum melunasi pembayaran insentif untuk para tenaga kesehatan (Nakes).

Padahal, para nakes tengah berjuang di garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Kita tahu sudah lebih dari seribu nakes yang gugur. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Pemda yang belum menganggarkan insentif nakes untuk secara cermat merumuskan kebutuhan penganggaran insentif nakes.

Hal ini mengingat proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan karena kebutuhan saat pandemi sangat tinggi. 

Baca Juga: Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19, 6 Puskesmas Di Kabupaten Blitar Ditutup

Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat segera membantu daerah dengan cara memberikan solusi bagi daerah yang kesulitan melakukan realisasi anggaran insentif nakes. 

"Pemerintah Pusat dan Pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. 

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemda segera membayar insentif kepada nakes. 

Nakes di daerah masuk dalam administrasi daerah yang sumber pembayaran insentif nakesnya adalah dalam biaya operasi kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19