Kompas TV nasional sosial

Simak! Ini Kriteria dan Ketentuan Penerima Subsidi Gaji dari Kemnaker

Kamis, 22 Juli 2021 | 12:51 WIB
simak-ini-kriteria-dan-ketentuan-penerima-subsidi-gaji-dari-kemnaker
Ilustrasi Buruh. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan,  pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi buruh (BSU) di tahun 2021.

Bantuan Langsung Tunia (BLT) tersebut menyusul dampak perpanjangan PPKM Darurat, yang belakangan istilahnya berubah PPKM Level 4.

Adapun kriteria kerja atau pekerja yang mendapat  BSU di antaranya adalah, warga negara Indonesia, pekerja/buruh penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. 

Calon penerima BLT harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, karena dipilih sebagai sumber data. Mengingat, tambah Ida, saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.

"Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," terang Ida melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021). 

Kriteria lainnya, calon penerima BSU berada di zona PPKM Level 4 yang telah ditentukan melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Selanjutnya, calon penerima BLT tersebut adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

"Dalam hal ini, pekerja harus bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp. 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," tambah Ida. 

Terakhir, pekerja/buruh yang berhak menerima BLT adalah pekerja pada sektor yang terdampak PPKM, antara lain: industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Baca Juga: Kabar Gembira, Pekerja dengan Upah di Bawah 3,5 Juta Akan Menerima Subsidi Gaji

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Awalnya Ragu Akhirnya Pilih Divaksin

Rabu, 22 September 2021 | 12:03 WIB
Berita Daerah

Vaksinasi Buruh Sampah Di TPA

Rabu, 22 September 2021 | 11:43 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19