Kompas TV nasional peristiwa

Ombudsman Temukan Adanya Maladministrasi hingga Pelanggaran Prosedural dalam TWK KPK

Kamis, 22 Juli 2021 | 13:30 WIB

KOMPAS.TV - Soal 75 pegawai KPK yang ditetapkan tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, memasuki babak baru setelah Ombudsman Republik Indonesia menetapkan adanya maladministrasi dalam proses pegawai KPK dialihstatuskan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Ketua Ombudsman memberi saran kepada Presiden untuk bertindak.

Adapun alasan terjadinya maladiminstrasi diungkapkan Komisioner Robertus Na Endi Jaweng.

Selain tak punya mekanisme alih status dalam harmonisasi putusan, TWK KPK ini dinilai memiliki 3 kejanggalan.

Karena dalam rapat dihadiri pimpinan tertinggi lembaga, tapi putusan ditandatangani oleh pejabat yang tak hadir rapat.

Dari hasil pemeriksaan Ombudsman RI, ditemukan pelanggaran hukum yang lebih serius oleh pimpinan KPK dalam pelaksanaan alih status pegawai.

Ada tiga kata kunci pada temuan ORI yang dianggap serius yakni adanya maladministrasi, pelanggaran prosedural, dan penyalahgunaan wewenang.

Dari paparan alasan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Pimpinan KPK, Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Presiden Joko Widodo untuk mengalihstatuskan para pegawai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Atas rekomendasi Ombdusman, KPK menyatakan tengah mempelajari putusan lembaga tersebut.

Sebelumnya, pada 19 Mei 2021, Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, mewakili 74 pegawai lain, melaporkan pimpinan KPK dan lembaga  lain, melakukan maladministrasi dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN.

Mereka melapor dugaan maladministrasi, karena dinyatakan tak bisa diangkat menjadi asn karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, yang digelar Badan Kepegawaian Negara dan Pimpinan KPK.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19