Kompas TV regional hukum

Draf Revisi Perda Covid-19 DKI: Satpol PP Berwenang Jadi Penyidik Pelanggar Protokol Kesehatan

Rabu, 21 Juli 2021 | 11:36 WIB
draf-revisi-perda-covid-19-dki-satpol-pp-berwenang-jadi-penyidik-pelanggar-protokol-kesehatan
Petugas Satpol PP DKI Jakarta menyegel tutup sementara kantor MBA Consult karena melanggar protokol kesehatan. (Sumber: instagram Ahmad Riza Patria/@arizapatria)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

Siang ini, Rabu (21/7/2021), akan digelar Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai revisi tersebut. 

Terdapat beberapa perubahan dalam draf revisi yang diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk dibahas dan sepakati bersama dengan DPRD. 

Salah satu penambahan pada Bab IXA Penyidikan dengan Pasal 28A yang menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik bagi pelanggar Perda. 

Baca Juga: Draf Revisi Perda Penanggulangan Covid-19 Jakarta: Tidak Pakai Masker Dapat Dipenjara 3 Bulan

Berikut isi Pasal 28A:

Ayat (1):

Selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan/atau penyidik pegawai negeri sipil pada Satpol Pamong Praja diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah;

Ayat (2): 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana
  3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
  4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana
  5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
  6. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
  7. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  8. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  9. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat
  10. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  11. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi
  12. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
  13. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
  14. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:02
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19