Kompas TV nasional update corona

Satgas Covid-19 Sebut 661 Kasus Varian Delta Telah Ditemukan di Jawa dan Bali

Kompas.tv - 21 Juli 2021, 09:07 WIB
satgas-covid-19-sebut-661-kasus-varian-delta-telah-ditemukan-di-jawa-dan-bali
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan sebanyak 661 kasus Covid-19 akibat varian Delta terdetekasi di Jawa dan Bali. 

Wiku menuturkan kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19.

"Berbagai varian Covid-19 saat ini telah masuk ke Indonesia, khususnya varian Delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa dan Bali," kata Wiku dalam konferensi pers virtualnya, Selasa (20/7/2021). 

Adanya varian Delta, kata Wiku, menyebabkan kasus covid-19 di Tanah Air meningkat pesat hingga dua kali lipat. 

"Hingga saat ini kasus mengalami peningkatan 2 kali lipat dengan jumlah kasus aktif saat ini sebanyak 542.938 (18,65%)," ujarnya. 

Baca Juga: Wiku Adisasmito Beberkan 5 Langkah Penting Sebelum Relaksasi Penanganan Covid-19 Dilakukan

Dengan tingginya kasus saat ini, Wiku menekankan pemerintah berusaha maksimal dalam melakukan pengetatan dengan membatasi mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, Wiku juga menuturkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan. 

"Namun, upaya-upaya ini tidak akan cukup dan pengetatan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar dengan risiko korban jiwa yang terlalu tinggi dan berdampak secara ekonomi," tegas Wiku.

Wiku mengatakan periode pengetatan dilakukan untuk menekan lonjakan kasus, namun periode relaksasi juga perlu dilakukan untuk memulihkan perekonomian akibat dampak yang ditimbulkan.

Kendati demikian, dia menegaskan harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam memutuskan kebijakan relaksasi. 

"Pengambilan keputusan harus dipersiapkan dengan matang dan komitmen atau kesepakatan dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kedua hal ini, menjadi kunci terlaksananya relaksasi yang efektif dan aman, serta tidak memicu kasus kembali melonjak," tegas Wiku. 

Baca Juga: Kepatuhan Warga DKI Jakarta Terapkan Prokes Jadi Sorotan Satgas Covid-19



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x