Akui Ada Kendala Realisasi Belanja Daerah, Pemprov Bengkulu Minta Klaim Pelayanan RS Dibayarkan

BENGKULU, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Bengkulu, mengakui ada sejumlah kendala dalam merealisasikan anggaran belanja daerah untuk menangani pandemi.  

Salah satunya adalah belum cairnya klaim penanganan rumah sakit atas layanan covid, dari pemerintah pusat.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyebut ada 2 kabupaten yang belum memiliki anggaran penanganan covid.

Empat kabupaten lainnya belum merealisasikan belanja terkait covid secara maksimal.

Rohidin akan segera memobilisasi para kepala daerah untuk menangani pandemi.

Pemprov Bengkulu juga meminta klaim pelayanan rumah sakit segera dibayarkan.

Bengkulu menjadi salah satu dari 19 provinsi yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, akhir pekan lalu.

Deretan provinsi tersebut dianggap lambat dalam merealisasikan belanja daerah untuk penanganan pandemi dan insentif tenaga kesehatan.

Beberapa diantaranya adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali dan NTB.