Kompas TV nasional berita utama

Kemenhub Perketat Aturan Jelang Iduladha, Hanya Pekerja Esensial dan Kritikal Boleh Naik Kapal

Senin, 19 Juli 2021 | 20:51 WIB
kemenhub-perketat-aturan-jelang-iduladha-hanya-pekerja-esensial-dan-kritikal-boleh-naik-kapal
Ilustrasi penumpang hendak memasuki kapal. Kemenhub memperketat aturan perjalanan kapal selama Iduladha(Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat aturan perjalanan dengan transportasi laut menjelang Iduladha. Hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal yang boleh naik kapal.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo mengatakan, aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021.

Kebijakan pengetatan perjalanan laut ini berlaku sejak 19 Juli hingga 25 Juli 2021. Agus menyebut, aturan ini mengacu pada SE Ketua Satgas Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Gandeng Tokoh Masyarakat Salurkan Bansos agar Lebih Cepat dan Efektif

"Adapun tujuan dari adanya pengetatan tersebut adalah untuk melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri, khususnya selama momen Hari Raya Iduladha pada tanggal 19 hingga 25 Juli 2021 mendatang," ujar Agus, Senin (19/7/2021).

Dengan aturan ini, penumpang kapal wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau dokumen sejenisnya.

Akan tetapi, Kemenhub melarang sama sekali warga berusia di bawah 18 tahun melakukan perjalanan laut.

“Seluruh pelaku perjalanan penumpang dalam negeri dengan kapal laut dibatasi untuk sementara, kecuali pekerja sektor esensial dan kritikal. Akan tetapi mereka wajib membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) serta surat tugas berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik," katanya.

Namun, aturan ini memberi pengecualian bagi penumpang dengan kepentingan mendesak, antara lain, pasien sakit keras dan ibu hamil bersama seorang anggota keluarga pendamping.

Kemenhub juga memberi pengecualian bagi warga yang hendak melahirkan bersama dua orang pendamping dan pengantar jenazah non-Covid-19 maksimal 5 orang.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19