Kompas TV nasional sosial

Dilema Berat Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat

Senin, 19 Juli 2021 | 14:09 WIB

KOMPAS.TV - Wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM Darurat seakan menjadi dilema berat pemerintah di tengah tingginya angka kasus covid-19 yang belum juga turun.

Hampir seribu nyawa melayang setiap hari akibat corona. Namun perekonomian masyarakat akan semakin terpukul jika formulasi penanganan pandemi pemerintah belum tepat.

Muhammad Rifandi tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan untuk mencari uang demi membiayai keluarga dan pengobatan ibunya yang sedang sakit.

Frustrasi dengan keadaan, Rifandi pun menyuarakan aksi protesnya di Jalan Raya Sukabumi, Bogor dan menjadi viral di media sosial. 

Sudah tiga kali, pedagang es jeli yang berjualan di dekat rumahnya di Desa Mekarsari, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini diminta menutup usahanya oleh petugas, karena dinilai menyalahi aturan PPKM Darurat.

Ia bahkan diancam dikenai denda. Rifandi kecewa. Tak ada sepeser pun kompensasi dari pemerintah. Sementara ia harus menghidupi keluarganya.

Tak hanya bagi pedagang kecil seperti Rifandi. Kebijakan PPKM Darurat sejak awal Juli lalu tak pandang bulu memukul perekonomian masyarakat.

Pengusaha-pengusaha di pusat perbelanjaan juga menjerit, karena beban operasional yang tinggi tanpa pemasukan. Pasalnya, pengusaha juga diminta pemerintah untuk tidak PHK pegawai.

Pemerintah pun, kini seakan berada dalam dilema berat, untuk memperpanjang PPKM Darurat. 

Krisis kesehatan masyarakat jadi pertaruhan di tengah kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit di tengah pembatasan.

Di penghujung masa PPKM Darurat tahap pertama, kasus covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.

Kasus aktif pada 16 Juli lalu mencapai lebih dari 504 ribu. Sementara pada 17 Juli, angkanya naik menjadi 527 ribu dan pada 18 Juli kemarin mencapai lebih dari 542 ribu kasus.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus ketua pelaksana PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta maaf, jika pelaksanaan PPKM Darurat belum maksimal.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19