Kompas TV nasional update corona

YLBHI: Pemerintah Pakai Istilah PSBB hingga PPKM untuk Hindari Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga

Minggu, 18 Juli 2021 | 19:10 WIB
ylbhi-pemerintah-pakai-istilah-psbb-hingga-ppkm-untuk-hindari-kewajiban-penuhi-kebutuhan-warga
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengkritik cara pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19 selama ini.

Wanita yang akrab disapa Asfin itu mengaku heran pemerintah tidak pernah menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menjalankan kewajibannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah justru menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan ketika memberikan sanksi kepada warga negara yang dianggap melanggar aturan pembatasan.

Baca Juga: Pemilik Kedai Kopi yang Tolak Denda Rp5 Juta dan Pilih Dipenjara Bebas: Mending Ikuti Aturan

"Kalau sanksi kenapa menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan. Tapi ketika penerapan kekarantinaan, kenapa bukan pakai UU (yang sama)," kata Asfin dalam konferensi persnya pada Minggu (18/7/2021).

Menurut dia, pemerintah ada kesan menghindari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama adanya pandemi Covid-19.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari berbagai istilah kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah dari sejak awal hingga kini.

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV/Kompas.com




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:11
EMPAT ORANG DILAPORKAN TERLUKA AKIBAT INSIDEN PENEMBAKAN DI WASHINGTON DC, AS   PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI TINJAU VAKSINASI, PPKM DARURAT, PENGECEKAN GUDANG OBAT DAN DISTRIBUSI BAKSOS DI BANTEN   POLRI MINTA 6 ORANG DPO TERORIS MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) UNTUK SERAHKAN DIRI   POLRI: DPO TERORIS MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) DI POSO, SULAWESI TENGAH, SAAT INI TERSISA 6 DARI 9 ORANG   SAR PONTIANAK BERSAMA TNI AD HARI INI AKAN LAKUKAN PENYISIRAN PANTAI UNTUK CARI 42 ABK YANG HILANG   SEBANYAK 17 KAPAL MOTOR NELAYAN KARAM AKIBAT CUACA BURUK DI PERAIRAN KALBAR, 42 ABK MASIH DALAM PENCARIAN   GEDUNG KARANG TARUNA KELURAHAN PEJAGALAN JADI TEMPAT MENGUNGSI 888 WARGA TERDAMPAK KEBAKARAN TELUK GONG   SEBANYAK 888 WARGA DI TELUK GONG, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, MENGUNGSI AKIBAT KEBAKARAN   DINKES KENDARI CATAT 73.812 WARGA DI WILAYAHNYA TELAH DIVAKSINASI COVID-19   GUBERNUR KALIMANTAN UTARA ZAINAL ARIFIN PALIWANG DAN ISTRINYA TELAH SEMBUH DARI COVID-19   SEKJEN GERINDRA AHMAD MUZANI MINTA PEMERINTAH BERI BANTUAN KEPADA MASYARAKAT JIKA PPKM DARURAT DIPERPANJANG   KEJAR TARGET “HERD IMMUNITY” 70%, BIN LAKUKAN VAKSINASI DAN BAGIKAN 10.000 BANSOS “DOOR TO DOOR” DI 6 PROVINSI   INISIATOR LAPORCOVID-19 IRMA HIDAYANA MINTA PEMERINTAH CABUT PERMENKES YANG ATUR SOAL VAKSINASI COVID-19 BERBAYAR   MENKO MARVES LUHUT PANDJAITAN IMBAU SEMUA PIHAK JANGAN POLITISASI PERSOALAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19