Kompas TV nasional kesehatan

[FULL] Evaluasi Jokowi Soal PPKM Darurat, dari Satpol PP di Gowa Hingga HERD Immunity Jawa Bali

Minggu, 18 Juli 2021 | 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Negara yang disiarkan langsung melalui akun Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7). 

Dalam ratas tersebut, ia menekankan sejumlah evaluasi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Jokowi mengingatkan aparat untuk tidak bersikap keras dan kasar dalam penerapan PPKM darurat. Menurutnya, hal tersebut hanya akan membuat situasi di tengah pandemi memanas. 

“Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar”, ungkap Jokowi saat memimpin ratas tersebut (17/7).

Baca Juga: Belum Diputuskan, Luhut Ungkap 2 Indikator PPKM Darurat Dilanjutkan Atau Tidak

Ia mengimbau agar sosialisasi yang diberikan aparat, disampaikan dengan cara tegas dan santun, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

“Tegas dan santun, sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras”, pungkasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menargetkan pemberian dosis vaksin hingga 5 juta per hari. 

Hal ini dilakukan supaya target HERD Immunity di Jawa dan Bali dapat segera tercapai pada Agustus mendatang.

“Jawa masuk ke HERD Immunity kita harapkan di Bulan Agustus akhir, atau paling lambat pertengahan September. Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, ini saya kira Agustus selesai”, ungkap Jokowi saat memimpin ratas tersebut (18/7).

Baca Juga: Luhut Sebut Pemerintah Akan Tambah Bansos Sebesar 39,19 Triliun, Ini Rinciannya!

Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah telah memprioritaskan DKI Jakarta dan Bali untuk mendapatkan vaksinasi.

“Kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81% dosis yang sudah disuntikkan. DKI sudah 72%, ini saya kira Agustus sudah masuk ke HERD Immunity”, tuturnya.

Untuk ke depannya, Jokowi menargetkan vaksinasi yang masif dilakukan di tiga provinsi lainnya di Pulau Jawa.

“Provinsi mana yang saat ini harus kita fokuskan? Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena Jawa Barat baru 12%, Jateng 14%, Banten 14%”, pungkasnya.

Penulis : Abdur Rahim

Sumber : Kompas TV, Sekretariat Presiden




BERITA LAINNYA


SINAU

Kenapa Masih Ada Saja yang Percaya Takhayul?

Selasa, 7 September 2021 | 10:12 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19