Kompas TV nasional update

Menanti Nasib Kelanjutan PPKM Darurat, Diperpanjang atau Tidak?

Minggu, 18 Juli 2021 | 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi apakah PPKM darurat dilanjutkan atau tidak, dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi PPKM darurat yang tengah berjalan.

Pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat.

Nasib kelanjutan PPKM darurat akan diumumkan dalam dua hingga tiga hari lagi.

Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi pelaksaan PPKM.

Menko Kemaritiman dan Investasi, yang juga koordinator PPKM darurat, menyebut ada dua indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat yaitu penambahan kasus dan tingkat keterisian pasien di rumah sakit.

Dalam rapat evaluasi secara virtual ini, Menko Kemaritiman dan Investasi, sekaligus koordinator PPKM darurat Jawa - Bali menyatakan, sulit menanggulangi penyebaran virus corona varian delta.

Baca Juga: Varian Delta Ditemukan di Yogyakarta, Ini 6 Instruksi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamenku Buwono X

Luhut pun meminta masyarakat bekerja sama mematuhi protokol kesehatan, dan mengikuti program vaksinasi.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy memberi isyarat bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.

Alasannya, lonjakan kasus baru positif covid-19 masih tinggi.

Pemerintah mengibaratkan pandemi covid-19 di tanah air sebagai darurat militer, sehingga perpanjangan PPKM diperlukan untuk mengendalikannya.

Perpanjangan PPKM darurat didukung anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Nabil Harun.

Saat diperpanjang, Nabil juga mengimbau pemerintah memperbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi para pasien covid-19.

Selain itu, pengawasan PPKM darurat oleh TNI - Polri juga diimbau menggunakan pendekatan kemanusiaan, bukan kekerasan.

Baca Juga: Tekan Angka Kasus Aktif dan Kematian Covid-19 di DIY, Panglima TNI Terapkan 2 Strategi

Sementara, Pemprov Jawa Timur belum menentukan langkah apa pun, terkait perpanjangan PPKM darurat, karena masih menunggu terbitnya landasan aturan dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengaku sudah menerima informasi perpanjangan PPKM darurat, tapi masih menunggu landasan hukum permendagri yang berisi tentang perpanjangan PPKM darurat serta juknis nya.
 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19