Kompas TV nasional peristiwa

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Membuat Pengusaha Kelimpungan

Jumat, 16 Juli 2021 | 09:44 WIB
wacana-perpanjangan-ppkm-darurat-membuat-pengusaha-kelimpungan
Usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) merupakan salah satu yang paling terdampak oleh pandemi covid-19 (Sumber: DOK : ESTADANA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, opsi perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa waktu lalu membuat pengusaha semakin khawatir.

Kata Sarman, jika benar terjadi perpanjangan PPKM, maka bakal semakin memperberat kondisi keuangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Enggak bisa dibayangkan para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan," kata Sarman dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).

Sarman menyebutkan, semenjak diberlakukannya PPKM Darurat, kondisi arus keuangan pelaku usaha sudah mulai terdampak.

Bahkan, kata dia, kondisi keuangan sejumlah pelaku usaha sudah berada pada posisi kritis, sebab biaya operasional terus keluar, sementara pendaptan semakin tipis.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Tembus 50 Ribu, Seberapa Efektif PPKM Darurat? - ROSI

Sebeleumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara mengenai kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang.

Hingga Kamis (15/7/2021), Luhut mengaku belum mengetahui secara pasti apakah PPKM Darurat akan diperpanjang. Sebab, lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta yang terjadi selama tiga hari berturut-turut tidak terprediksi.

Kendati telah mempredikasi akan terjadi kenaikan kasus, Luhut berharap penambahan kasus tidak mencapai 100 ribu per hari.

Namun, pihaknya telah menyiapkan skenario terburuk jika pandemi Covid-19 semakin melonjak hingga mencapai 100 kasus per hari. "Kalau kita bicara worst case skenario untuk 60 ribu atau lebih kita masih cukup oke, kita tidak berharap sampai ke 100 ribu." terang Luhut.

"Tapi itu pun kami sudah rancang sekarang kalau sampai terjadi ke sana, kita tenang melaksanakannya, jernih melihatnya. Ya, kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi," pungkasnya.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:03
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19