Kompas TV nasional politik

Ketua DPR: Pengesahan Undang-Undang Otsus Ditunggu Masyarakat Papua

Kamis, 15 Juli 2021 | 13:34 WIB
ketua-dpr-pengesahan-undang-undang-otsus-ditunggu-masyarakat-papua
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr (H.C) Puan Maharani (Sumber: Dok DPR RI)


JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang itu amat ditunggu-tunggu masyarakat di Bumi Cenderawasih. 

"RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua," kata Puan dalam rapat paripurna secara virtual, Kamis (15/7/2021). 

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Otsus Papua kini mengamanatkan pembentukkan Badan Khusus yang dipimpin langsung oleh wakil presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otsus dan pembangunan di wilayah Papua.  

Baca Juga: RUU Otsus Papua Resmi Disahkan DPR Menjadi Undang Undang

"Substansi yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan afirmasi bidang politik terhadap orang asli Papua yaitu dengan adanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang diangkat dari orang asli Papua," ujarnya. 

Politikus PDIP itu berharap melalui perubahan undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun yang lalu.  

"Lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Papua khususnya orang asli Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Seperti diberitakan KompasTV sebelumnya, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna hari ini. 

Agenda rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang hadir secara fisik.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani terlihat hadir melalui virtual. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Meski Pandemi, Kendal Ngegas Investasi

Jumat, 24 September 2021 | 15:12 WIB
ROSI

Ada Apa dengan Saung Angklung Udjo?|ROSI

Jumat, 24 September 2021 | 14:51 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19