Kompas TV nasional kesehatan

Vaksinasi Gotong Royong Berbayar, Faisal Basri: Ini Namanya Privatisasi Publik Goods

Senin, 12 Juli 2021 | 21:50 WIB
vaksinasi-gotong-royong-berbayar-faisal-basri-ini-namanya-privatisasi-publik-goods
Pengamat Ekonomi Faisal Basri (Sumber: Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah sepatutnya tidak memberlakukan vaksinasi berbayar sebelum mencapai herd immuntity.

“Jadi sebelum mencapai 70 persen jangan pakai opsi-opsian, anggaran sudah dialokasi. Komisi IX sudah confirm, jadi untuk memenuhi 70 persen herd immunity itu anggarannya sudah ada semua, gratis,” kata Faisal Basri dalam tayangan Kompas Malam, Senin (12/7/2021).

Di samping itu, Faisal Basri mengingatkan pemerintah bahwa stok dosis vaksin yang dimiliki Indonesia tidak berlimpah seperti halnya Amerika Serikat.

“Sepanjang pasokannya masih terbatas, niscaya kalau ada pengecualian itu akan memengaruhi jatah orang lain, jadi namanya bukan publik goods lagi. Namanya privatisasi publik goods,” ujarnya.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar Dikritik, Menkes: Ambil atau Tidak Prinsipnya Pemerintah Buka Opsi

Bagi Faisal Basri, menerapkan tarif untuk vaksinasi menunjukkan pemerintah telah kehilangan prioritas untuk mencapai herd immunity yang lebih cepat.

“Kalau mau gotong royong, gotong royong juga istilah yang menyesatkan ya, gotong royong itu yang kaya membantu yang miskin, yang miskin ikut kontribusi dengan tenaga. Kalau sekarang yang punya uang dapat duluan,” ujarnya.

“Perusahaan yang kemampuan keuangannya terbatas ya tidak dapat, padahal perusahaan banyak yang bermasalah. Ini lah yang menjadi masalah buat kita, jadi rasa keadilan, oleh karena itulah kita harus keras untuk pemerintah yang memprivatisasikan,” tambahnya.

Dalam pandangan Faisal Basri, perusahaan farmasi mendapatkan untung besar di era pandemi Covid-19. Sepatutnya, Kimia Farma kalau punya kemampuan untuk memvaksinasi mengintegrasikan dalam vaksin gratis.

“Sehingga mempercepat herd immunity,” kata Faisal Basri.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19