Kompas TV nasional berita utama

Vaksin Gotong Royong Berbayar Dikritik, Menkes: Ambil atau Tidak Prinsipnya Pemerintah Buka Opsi

Senin, 12 Juli 2021 | 21:21 WIB
vaksin-gotong-royong-berbayar-dikritik-menkes-ambil-atau-tidak-prinsipnya-pemerintah-buka-opsi
Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) kini Menteri Kesehatan (Menkes) RI (Sumber: Dok. BNPB)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin Gotong Royong merupakan opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Untuk vaksin gotong royong di ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (12/7/2021).

“Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” tambahnya.

Menkes Budi menjelaskan alasan di balik perlunya vaksinasi Gotong Royong melalui individu.

Menurutnya, saat ini banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royong KADIN.

Baca Juga: Pelaksanaan Vaksin Berbayar Harus Hindari Praktik Permainan Mafia Alat Kesehatan

“Jadi ada beberapa, misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN, itu dibuka,” jelasnya.

Tak hanya itu, Menkes Budi Gunadi mengatakan, vaksin Gotong Royong yang berbayar juga diperuntukan bagi sejumlah warga negara asing yang tinggal, berusaha, dan beraktivitas di Indonesia.

“Di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner misalnya, mereka juga melakukan, ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh minta pemerintah untuk membatalkan vaksinasi gotong-royong yang berbayar.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19